Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berada dalam kehadiran yang signifikan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kehadiran keduanya bertujuan untuk meresmikan pelepasan 13 dari total 17.304 kontainer barang impor yang tertahan di pelabuhan tersebut sejak 10 Maret 2024.
Tanjung Priok, salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, menjadi saksi dari masalah logistik yang berkembang akibat diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 jo. 3/2024. Permendag ini mengatur tentang pengimporan barang dalam jumlah tertentu yang harus dilengkapi dengan perijinan khusus dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Setelah berbagai perdebatan dan masukan dari berbagai pihak terkait, pemerintah akhirnya merespon masalah yang muncul dari penerapan Permendag 36/2023 jo. 3/2024 dengan mengeluarkan revisi dalam bentuk Permendag No 8 Tahun 2024. Revisi ini menjadi titik balik dalam penanganan masalah kontainer barang impor yang terhenti di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia.
Salah satu poin utama dari revisi Permendag ini adalah relaksasi perizinan impor terhadap 7 kelompok barang tertentu. Relaksasi ini diharapkan dapat mempercepat proses impor dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Keputusan untuk merelaksasi perizinan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan daya saing industri dan memperkuat iklim investasi di Indonesia.
Dalam pelepasan tersebut, Menteri Airlangga dan Menteri Sri Mulyani terlihat naik truk bersama dengan para petugas pelabuhan. Momen ini menjadi simbol dari komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan logistik dan kemacetan yang terjadi di pelabuhan terbesar di Indonesia ini.
Kontainer-kontainer yang berhasil dilepaskan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan proses impor barang yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Proses pelepasan ini diharapkan dapat membuka ruang gerak bagi aktivitas ekspor dan impor, serta memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Airlangga mengungkapkan pentingnya kerja sama lintas kementerian dalam menyelesaikan masalah logistik di pelabuhan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Sri Mulyani menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang kondusif bagi investasi dan bisnis di Indonesia.
Acara pelepasan kontainer tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait serta perwakilan dari asosiasi pengusaha dan pelaku usaha logistik. Keberhasilan pelepasan kontainer ini diharapkan dapat menjadi momentum positif bagi percepatan proses impor barang di Indonesia serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global.
Langkah pemerintah ini disambut positif oleh pelaku bisnis dan industri yang telah lama merasa terbebani oleh regulasi yang ketat. Mereka berharap bahwa relaksasi perizinan ini akan membawa dampak positif bagi kelancaran arus barang impor serta mempercepat proses bisnis mereka.